JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan dalam Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang digunakan berbasis bergerak pada bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul pada waktu dihubungi melalui instruksi singkat, Mulai Pekan (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menyampaikan “di berhadapan dengan kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak bisa jadi duduk bareng untuk mencari titik sedang berhadapan dengan persoalan yang mana ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise lalu kematangan meninjau perihal ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono kemudian Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim telah terjadi terpilih di Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang dimaksud diselenggarakan di dalam Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang digunakan dilakukan di area Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah lama mendapat dukungan dari para PMI dalam daerah.
Bahkan, JK akan segera melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal serta pengkhianatan.
