JAKARTA – Dorongan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) menimbulkan partai kebijakan pemerintah (parpol) terus bergulir. Hal itu buntut dari dipecatnya Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat kebijakan pemerintah UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, pendirian partai urusan politik baru oleh Jokowi untuk membuktikan siapa yang digunakan kuat sekaligus menjawab perbedaan pandangan dari para pendukung keduanya.
“PDIP: Jokowi bukanlah siapa2 tanpa PDIP. Pendukung Jokowi: PDIP nyungsep tanpa Jokowi,” tulis Adi Prayitno diakun media sosial resminya @adiprayitno_20, Kamis (19/12/2024).
Adi menyarankan, Jokowi sebaiknya tiada bergabung dengan partai lain yang tersebut mapan melainkan memproduksi partai sendiri. Sebab bila terlibat partai maka kekuatan Jokowi akan terlihat pascatidak bergabung dengan PDIP.
“Sekarang keduanya resmi talak. Menarik klo Pakde bikin partai baru utk buktikan siapa lebih banyak kuat. Kalo cuma bergabung partai yg mapan, kesaktian Pakde tak terukur pasca tak sm PDIP,” tulisnya lagi.
Salah satu pembuktian siapa yang dimaksud tambahan kuat, Menurut Adi, adalah mendirikan partai baru ketimbang bergabung partai lain. Apalagi establishment partai kebijakan pemerintah merupakan tradisi yang baik pada demokrasi.
”Dua poin sebelumnya tadi dibuat akibat Pakde setiap saat dikaitkan perihal kemungkinan gabung partai lain. Ketimbang bergabung partai lain, menurut awak Pakde lebih tinggi mantab bikin partai baru. Tradisi yg baik dlm demokrasi. Kecuali Pakde mau pensiun, tak perlu capak parte,” tulisnya.
Adi menilai, menciptakan partai baru bagi Jokowi bukan sulit mengingat ayah dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu memiliki segalanya.
