JAKARTA – Saksi lalu korban yang mana menerima pemeliharaan dari Lembaga Perlindungan Saksi juga Korban ( LPSK ) terancam kehilangan haknya. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran yang digunakan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Kemungkinan besar memang sebenarnya ada beberapa saksi kemudian korban yang digunakan akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas terhadap wartawan, Rabu (12/2/2025).
Meski demikian, Susi melakukan konfirmasi LPSK selektif di menyaring siapa-siapa cuma yang tersebut tidak ada lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, dia yang mana mendapatkan pemeliharaan fisik menjadi prioritas utama LPSK.
“Tapi itu kami selektif akibat banyak tindakan hukum yang dimaksud perlu pemeliharaan fisik yang mana enggak mungkin saja pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya tindakan hukum yang digunakan terpaksa kami hentikan dikarenakan enggak ada anggarannya,” tuturnya.
Susi menyampaikan efisiensi anggaran ini memang benar memproduksi pengamanan yang tersebut diberikan LPSK tak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi kemudian korban dihilangkan selama adanya efisiensi panggaran.
Meski demikian LPSK dipastikan akan datang melaksanakan tugas lalu wewenang yang dimaksud berlaku. LPSK juga menegaskan tiada akan menolak saksi kemudian krban yang dimaksud memang benar datang untuk memohon perlindungan.
“Kami akan melakukan proteksi melaksankana tugas dan juga wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa jadi dipulihkan kondisi ini, supaya saksi juga korban mampu dilindungi secara maksimal,” tutupnya.
Sebagai informasi, LPSK pada 2025 mendapat anggaran Rp229 miliar, lebih besar kecil berkurang dari tahun sebelumnya yang digunakan mendapatkan anggaran Rp279 miliar. Sementara, anggaran LPSK setelahnya ada efisiensi anggaran menjadi Rp88 miliar. Artinya ada efisiensi anggaran LSPK sebesar 62%.
