JAKARTA – Berbagai orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengatur aksi demonstrasi di dalam depan Kedutaan Besar Negara Malaysia pada Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Negara Malaysia bertanggung jawab berhadapan dengan insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di area Perairan Tanjung Rhu, Tanah Melayu oleh Otoritas Maritim Negara Malaysia pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang digunakan pertama. Berdasarkan data Migrant Care, pada 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa pada kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang digunakan tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di dalam lokasi.
GARDA SATU juga mengajukan permohonan pemerintah Negara Malaysia memohonkan maaf secara resmi untuk rakyat Indonesia dan juga memberikan santunan terhadap keluarga korban, khususnya untuk Sanggup Basri, salah seseorang korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam terhadap pemerintah Negara Malaysia agar segera memohonkan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga mengajukan permohonan untuk pemerintah Tanah Melayu melalui Kedutaan Besar Tanah Melayu di dalam Ibukota Indonesia agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri lalu keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU serta berjanji menyampaikannya terhadap pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menyelenggarakan aksi lanjutan dengan jumlah agregat massa yang mana tambahan besar jikalau tuntutan merek tak segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tidak ada ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih tinggi besar untuk mengepung pemerintahan Negara Malaysia di area Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
