JAKARTA – otoritas masih mengkaji kebijakan nilai gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor lapangan usaha kemudian ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang mana menginginkan subsidi dihapus, walaupun gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan nilai tukar gas alam di area pada negeri, baik yang digunakan untuk sektor maupun untuk rakyat. Sebab, nilai tukar gas Indonesia pada waktu ini telah terlalu tinggi, apabila melebihi dengan harga jual gas alam internasional yang tersebut hanya sekali USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru hanya ditemukan sumber gas di area Aceh yang tersebut berjauhan lebih besar besar 18 kali lipat dari yang tersebut di tempat hasilkan pada Arab Saudi. Seharusnya biaya gas alam di area Indonesia identik dengan yang tersebut di dalam berlakukan di dalam Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan harga jual gas sektor yang digunakan disubsidi hanya saja untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca kemudian sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang mana tidak ada mendapatkan subsidi mayoritas barang bidang adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal serta tinggi sekali harganya, bandingkan dengan nilai gas sektor di area Tanah Melayu yang mana sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, tarif gas bidang di dalam Thailand adalah USD5,5 per MMBTU dan juga biaya gas lapangan usaha dalam Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana sektor kita sanggup bersaing di area domestik maupun internasional jikalau harga jual gas alam untuk lapangan usaha di tempat Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi pada sektor pertanian, lapangan usaha pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan jikalau nilai subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka biaya pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian dalam Indonesia dan juga tarif beras yang mana pada waktu ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi sangat jauh lebih lanjut mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tidaklah mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan nilai gas alam untuk lapangan usaha menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan bisa jadi turun menjadi mirip dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga harga jual hasil sektor akan diskon juga daya beli penduduk kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih lanjut meningkatkan iklim bisnis lapangan usaha yang ada dalam Indonesia sehingga tiada gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang tersebut dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan sektor di tempat negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga dunia usaha menjadi bertambah 8% sesuai target yang dimaksud diinginkan Presiden Prabowo.
