JAKARTA – Sebuah video menghebohkan beredar luas dalam media sosial. Video berisikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimaksud dilaksanakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
Dalam video itu, Hasto menjelaskan, cerita ini diawali pada 7 Mei 2024 ketika mengunjungi pidato pemilihan raya serta Jalan Kebudayaan yang digunakan disampaikan oleh Prof Sri Sulistyowati di area Universitas Indonesia (UI). Di acara itu, Hasto mengaku bertemu dengan Novel Baswedan, Rocky Gerung, serta tokoh-tokoh civil society lainnya.
“Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya, ‘saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang mana memelopori pembaharuan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK pada pada upaya pemberantasan korupsi?” kata Hasto menceritakan percakapannya dengan Novel pada sebuah video yang dimaksud beredar, Hari Sabtu (22/2/2025).
Hasto mengaku memberikan jawab tegas untuk Novel ketika itu. Hasto mengatakan, jikalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, setiap saat dilimpahkan untuk PDIP lalu Megawati Soekarnoputri. Namun, ketika ada hal-hal yang dimaksud positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan.
“Sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya komunikasikan untuk Mas Novel Baswedan bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah, tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan, itu sangat salah,” ujarnya.
Dalam video itu, Hasto menyinggung ketika pertemuannya dengan Presiden Jokowi dalam Istana Merdeka mendekati Gibran Rakabuming lalu Bobby Nasution ingin mencalonkan sebagai Wali Daerah Perkotaan Solo juga Wali Pusat Kota Medan. Saat itu, ia menyatakan untuk Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusannya di area pada mencalonkan anak kemudian menantunya.
“Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan juga Mas Bobby sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran lalu Mas Bobby sebagai wali kota, maka otomatis beliau menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap kemudian berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung ketika itu,” tuturnya.
Dari situlah, Hasto mengaku merasakan bahwa pertanyaannya sangat mengusik perhatian dari Jokowi. Sebab, ia menegaskan kembali untuk Jokowi bahwa ketika Gibran dan juga Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK lalu juga aparat penegak hukum yang lain.
