JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyingkap pendapat menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masalah penghapusan ambang batas minimal calon presiden kemudian duta presiden atau presidential threshold.
Bahlil mengaku, pihaknya tetap saja menghargai apa yang digunakan menjadi putusan MK masalah ambang batas pencalonan partisipan pemilu. Namun, Golkar belum memutuskan langkah urusan politik selanjutnya menyikapi putusan tetsebut.
“Sekalipun memang benar kami sendiri belum membaca secara detail. Tetapi, kita harus juga betul-betul mengawasi bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan dibuat memperlemah sikap presidensial. Nah, ini yang tersebut kita lihat belaka sekarang,” kata Bahlil pada Kantor Kementerian ESDM, Hari Jumat (3/1/2025).
Bahlil menegaskan, Partai Golkar akan segera mengambil langkah untuk menyikapi hasil putusan MK tersebut. Namun, masih enggan untuk diungkapkan secara dini bagaimana langkah partai pohon beringin itu selanjutnya.
“Tapi apa pun yang mana diputuskan oleh MK, ya kita hargai. Karena kan final. Saya baca, kami baca dulu langkah Mahkamah Konstitusi. Begitu pasca kami baca, kami pelajari. Baru kemudian kita akan merumuskan langkah apa yang mana harus dilakukan,” tambahnya.
Sebelumnya, sidang Pengucapan Putusan ini dilakukan pada Kamis, 2 Januari 2025 di dalam Ruang Sidang Pleno MK. Mahkamah menilai, pokok permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden serta delegasi presiden adalah dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
“Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 lalu bukan mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo.
Diketahui, Perkara Nomor 62PUU-XXI/2023 diajukan oleh Enika Maya Oktavia. Dalam petitumnya, Pemohon menyatakan pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melanggar batas open legal policy serta bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga menyatakan Presidential Threshold pada pasal 222 bertentangan dengan moralitas demokrasi.
Adapun norma yang diujikan oleh para pemohon adalah Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud menyatakan, pasangan calon diusulkan oleh partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai kebijakan pemerintah kontestan pemilihan umum yang dimaksud memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah total kursi DPR atau memperoleh 25% dari pendapat sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya.
