Ketua Umum Parpol Diminta Patuhi Pesan Prabowo Agar Menterinya pada Kabinet Tak Main Proyek APBN

JAKARTA – Anggota DPR Bambang Soesatyo memperkuat Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang digunakan mengingatkan para ketua umum partai urusan politik (parpol) agar para kadernya yang mana nanti duduk pada kabinet tidaklah boleh main proyek APBN. Hal itu guna mengurangi kebocoran APBN yang dimaksud setiap tahun terus meningkat.

Prabowo melarang para menterinya nanti untuk mencari keuntungan dari anggaran negara di rangka mengurangi korupsi. Karena itu, para ketua umum partai urusan politik harus benar-benar selektif di mengusulkan kadernya yang mana akan duduk sebagai menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendatang.

“Partai kebijakan pemerintah merupakan tulang punggung demokrasi yang tersebut menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang tersebut baik. Untuk itu, pada menempatkan kader partainya yang mana akan duduk di dalam kabinet, ketua partai kebijakan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas kemudian akuntabilitas dari kader yang diusulkan untuk menjadi menteri,” ujar Bamsoet di area Jakarta, Hari Sabtu (12/10/24).

Ketua MPR RI ke-16 dan juga Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, di menentukan arah kebijakan negara partai kebijakan pemerintah miliki peran yang digunakan sangat penting. Karena pada UUD NRI 1945 partai kebijakan pemerintah diberikan kewenangan untuk menyeleksi juga mengusung para pejabat publik, baik dalam tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Sebagai hulu demokrasi, berbagai pembenahan partai kebijakan pemerintah perlu dilakukan. Semakin kuat lalu sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berbentuk kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan juga Koordinator Wakil Ketua Umum Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, partai kebijakan pemerintah harus mampu mengupayakan lahirnya politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi masyarakat lalu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang digunakan baik. Partai kebijakan pemerintah juga harus memilik standar etik internal guna mengempiskan risiko korupsi politik.

Berdasarkan data KPK dari 2004 hingga 2023, jumlah agregat persoalan hukum korupsi yang melibatkan anggota parpol mencapai 344 kasus, baik anggota DPRD ataupun DPR. Sementara sebanyak 154 bupati/wali kota lalu 22 gubernur terjerat persoalan hukum korupsi.

“Sistem demokrasi internal partai urusan politik harus berjalan baik juga terbuka agar partai kebijakan pemerintah lebih lanjut mudah memilih dan juga mengirim kader terbaik untuk duduk di area di pemerintahan. Partai kebijakan pemerintah jangan cuma menjadi milik segelintir orang, sehingga di mengajukan kader yang digunakan duduk dalam eksekutif semata-mata berdasarkan ‘kedekatan’, tanpa memperhatikan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas juga akuntabilitas kader yang digunakan diajukan,” ucapnya.