JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala area dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala wilayah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di dalam Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menimbulkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, apabila instruksi ini disertai lalu memang benar tiada ada pelanggaran hukum untuk menolak terlibat retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya inisiatif yang dimaksud bukan mengikat kepala tempat yang dimaksud berada dalam bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, kemudian dapat hanya ke depan instruksi sama bisa saja diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang digunakan diambil Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP dalam Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan lalu legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang ketika ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa saja hanya terlibat menggerakkan massa menggalakkan adanya perubahan, serta apabila itu terjadi tempat pemerintah pada waktu ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons aksi PDIP ini dengan mengempiskan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, juga tak sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala tempat kemudian perwakilan kepala area yang mana berasal dari PDIP. Megawati memohon kadernya untuk tak terlibat pada kegiatan retreat yang mana diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala tempat serta perwakilan kepala wilayah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang dimaksud sudah ada pada perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala tempat dan juga duta kepala wilayah PDI Perjuangan, satu kepala wilayah dan juga duta kepala area untuk menunda perjalanan yang tersebut akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang mana ditandatangani Megawati tersebut.
