JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menerangkan bahwa usia pensiun bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya yang dimaksud dimulai dari 2019 pensiun 57 tahun, 2022 menjadi 58 Tahun juga pada tahun 2025 menjadi 59 tahun. Ditegaskan juga bahwa usia pensiun pekerja telah lama diatur secara jelas di peraturan perundang-undangan yang mana berlaku.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, hal itu berdasarkan Peraturan otoritas (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Proyek Keamanan Pensiun .
“Hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait bilangan bulat harapan hidup di tempat Indonesia yang mana terus meningkat, dan juga membaiknya kondisi kondisi tubuh masyarakat,” ucapannya pada keterangan resmi, Kamis (9/1/2025).
Sunardi menjelaskan bahwa usia pensiun pekerja dimaknai sebagai batas usia maksimal untuk berhenti bekerja. Namun, batas usia ini tetap saja harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan juga beban kerja yang digunakan terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik, ketelitian kemudian aspek lainnya.
Pada usia tersebut, pekerja yang tersebut terdaftar di acara Garansi Pensiun (JP) berhak menerima faedah dari BPJS Ketenagakerjaan, baik ketika masih bekerja maupun pasca tidaklah bekerja.
Manfaat JP dapat dicairkan ketika partisipan memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris bagi partisipan yang meninggal dunia.
Baca Juga: Dilema Usia Pensiun 59 Tahun: Harapan Baru atau Beban bagi Masyarakat?
Sunardi juga menegaskan bahwa Pemastian Pensiun (JP) merupakan salah satu hak pekerja yang tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan serta selain JP, perusahaan juga miliki kewajiban lainnya, yaitu memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan juga Keamanan Hari Tua (JHT). Semua itu bertujuan untuk memberikan kepastian pengamanan sosial terhadap pekerja.
Menurutnya, hal lain juga yang perlu menjadi perhatian bahwa peraturan perundang-undangan juga sudah pernah menetapkan terkait Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan juga Peraturan Perusahaan (PP) sebagai tekhnis pelaksanaan antara pekerja kemudian pemberi kerja.
“Hal ini berdasarkan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang telah dilakukan diubah di UU cipta kerja,” pungkas Sunardi.
