JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya jikalau ia siap meninggalkan Indonesia mengawasi kebobrokan penegakan hukum dalam Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di dalam kampus saya, saya tak perlu tinggal di tempat Indonesia, oleh sebab itu hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” ucapannya di area Episentrum Kuningan, Ibukota Indonesia pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, pada persidangan dugaan tindakan hukum pencemaran nama baik yang digunakan disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang dan juga adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral di menangani perkaranya tersebut, yang mana kisruh di tempat PN Ibukota Indonesia Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim menyatakan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda tak patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tak netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang mana menangani perkaranya itu untuk belajar dari tindakan hukum Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, serta netral pada menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, beliau merasa buat apa pula ada persidangan, secara langsung sekadar penjarakan dirinya.
“Apa bukan belajar kalian dengan tindakan hukum Ronald Tannur? Kalau begini tindakan tangkap saya, penjarakan, bilang lantaran anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang dimaksud kuat, maka tiada boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai persoalan hukum ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut pada penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk berakhir demi hukum lalu Indonesia juga kebaikan. Saya tidak ada takut melawan manusia akibat Allah yang tersebut saya takuti dan juga saya tidaklah takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang tersebut sedang yang dihadapinya tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami sudah ada mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN Ibukota Indonesia Utara,” katanya.
