pemilihan gubernur 2024, Anggota DPR Widya Pratiwi Harap Polri Netral dan juga Jaga Marwah Institusi
JAKARTA – pemilihan gubernur Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika kebijakan pemerintah pada tempat menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .
Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya pemilihan kepala daerah berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis.
”Polri harus mampu menjamin serta melakukan konfirmasi berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan dituduh yang terjadi pada tingkat daerah, khususnya Maluku pada masa tahapan pilkada adalah tindakan yang dimaksud murni merupakan law enforcement dan juga bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis,” kata Widya pada waktu Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri serta jajaran Kapolda se-Indonesia dalam Gedung DPR Senayan, Jakarta, Awal Minggu (11/11/2024).
Menurut legislator Dapil Maluku itu, pada praktiknya banyak ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon serta memfasilitasi paslon lain.
“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga memunculkan konflik of interest lalu berdampak pada kepercayaan masyrakat terhadap institusi Polri,” jelasnya.
Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu menghasilkan borderline terhadap seluruh jajarannya di tempat tingkat daerah. Hal itu agar Polri tetap saja berpegang pada netralitas lalu profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang tersebut fair.
“Ini harus dipertegas dalam pada forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri di dalam tingkat wilayah agar tiada menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan urusan politik pribadi lalu mengorbankan hormat institusi,” ungkapnya.
Widya yakin netralitas lalu profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang tak kemungkinan besar dapat ditukar dengan tawaran urusan politik ataupun kepentingan subjektif. “Saya pribadi mantan Bhayangkari yang sudah ada bertahun-tahun berada di tempat lingkungan Polri di mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka telah menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga keberhasilan institusi Polri,” imbuhnya.
