Mahfud MD Kritik Omongan Menteri Hukum mengenai Wacana Denda Damai Ampuni Koruptor: Salah Beneran
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, lalu Ketenteraman (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menyoroti pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang tersebut membuka wacana denda damai bagi para koruptor. Menurutnya, kesulitan tindakan pidana korupsi (tipikor) tak mampu diselesaikan secara damai.
Untuk itu, Mahfud menilai, wacana denda dama yang digulirkan Supratman adalah salah. “Saya kira bukanlah salah kaprah, salah beneran (wacana denda damai untuk koruptor). Kalau salah kaprah itu biasanya sudah ada dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini adalah belum pernah dijalankan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai,” ujar Mahfud pada waktu ditemui pada Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat VI, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (26/12/2024).
Bila wacana denda damai itu diterapkan, Mahfud menilai, hal itu merupakan bentuk korupsi yakni kolusi. Menurutnya, peradilan denda damai itu memproduksi rentan para aparat penegak hukum terjerat kolusi.
“Itu korupsi baru namanya kolusi, kalau diselesaikan secara damai. Dan itu sudah ada kerap terjadi kan. Diselesaikan diam-diam antar penegak hukum, penegak hukumnya yang digunakan ditangkap. Kalau diselesaikan diam-diam. Kan berbagai tuh yang tersebut terjadi,” kata Mahfud.
“Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau selesaikan diam-diam, ya toh, itu identik aja,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas membuka wacana agar para koruptor sanggup diberikan denda damai selain pengampunan dari Presiden. Menurutnya, kewenangan denda damai itu dimiliki oleh Kejaksaan Agung lantaran Undang-undang tentang Kejaksaan yang dimaksud baru memungkinkan hal tersebut.
“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan terhadap koruptor) dikarenakan Undang-undang Kejaksaan yang digunakan baru memberi ruang untuk Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai untuk perkara seperti itu,” kata Supratman di keterangan tertulis, Hari Senin (23/12/2024).
