Nasional

Menteri P2MI bahas pelatihan pekerja migran dengan Kepala daerah Jateng

DKI Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambangi kantor Pemimpin wilayah Jawa Tengah dalam Semarang untuk meyakinkan kesiapan pemerintah area di memfasilitasi pelatihan bagi calon pekerja migran.

“Kita butuh menciptakan habitat pelatihan yang mana bagus, lantaran mengirim khalayak ke luar negeri itu dampaknya tidaklah hanya saja pada ekonomi, tetapi juga pengiriman pengetahuan, pengiriman keterampilan,” kata beliau usai bertemu dengan Pengurus Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada Selasa, seperti dikutipkan di pernyataan tertulisnya.

Karding mengungkapkan bahwa Kementerian P2MI menggerakkan pemerintah tempat untuk sanggup memanfaatkan 1,7 jt permintaan pekerja migran.

“Kita sedang menggalakkan pemerintah area juga pemerintah kabupaten…. (untuk) mengawasi ini sebagai peluang, salah satu solusi alternatif di dalam di menyelesaikan, menghurangi pengangguran,” kata dia.

Sementara itu, Pengelola Luthfi mengutarakan bahwa pihaknya telah terjadi memetakan sembilan kabupaten dalam Jawa Tengah yang digunakan miliki banyak tenaga kerja terampil. Menurut dia, sekitar 66 ribu tenaga kerja dalam provinsi itu siap bekerja pada luar negeri.

Luthfi menambahkan bahwa pemerintah Jawa Tengah juga akan berkoordinasi dengan kepolisian area untuk menghindari serta menindak oknum yang digunakan melakukan rekrutmen pekerja migran secara ilegal.

“Memang harus kita gandeng dari lintas sektoral, salah satunya penegakan hukum… Tidak ada lagi penipuan,” kata dia, menegaskan.

Artikel ini disadur dari Menteri P2MI bahas pelatihan pekerja migran dengan Gubernur Jateng

Related Articles

Back to top button
mahjong ways dan perkembangan tampilan game di tengah tren digital mbgmetode slot online terukur agar alur lebih baikobservasi mbg menelusuri mahjong ways 2 yang sering diperhatikanobservasi sistematis mbg meninjau scatter emas big bass bonanzapendekatan mbg memahami gates of olympus secara konsistenperan rupiahgg dalam mendorong literasi keuangan masyarakat