JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh terdakwa persoalan hukum dugaan suap dalam eksekutif Provinsi Kalimantan Selatan 2024–2025. Salah satunya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Selain menetapkan tersangka, penyidik KPK juga menyita banyak uang tunai. “Total (uang) sekitar Rp12 miliar serta USD500,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada waktu konferensi pers pada Gedung Merah Putih KPK, Ibukota Selatan, Selasa (8/10/2024).
Nurul Ghufron menyebut, uang yang disebutkan merupakan bagian 5% yang dimaksud akan diberikan untuk Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin dari empat orang yang digunakan berbeda.
Ghufron menjelaskan pihaknya menemukan enam paket uang dari tangan pengurus Rumah Tahfidz Darussalam AMD dengan rincian satu kardus berisi Rp1 miliar, satu tas berisi Rp1,2 miliar, satu tas berisi Rp1 miliar, satu kardus dengan foto Paman Birin berisi Rp800 juta, satu kardus berisi Rp1,2 miliar, kemudian satu kardus berisi Rp710 miliar.
Kemudian, dari Kabid Cipta Karya YUL diamankan satu koper berisi Rp1 miliar, satu koper berisi Rp1,3 miliar, satu koper berisi Rp1 miliar, satu koper berisi Rp350 juta, juga empat bundle dokumen terkait perkara ini. “Dua lembar post it berwarna jaundice bertuliskan ‘logistik Paman:200 juta, logistik terdahulu: 100 juta, logistik BPK: 0,5%,” ujar dia.
Selain itu, KPK juga menyita berkas kegiatan dari pihak swasta YUD dengan perpindahan uang sebesar Rp600 juta. Kemudian, KPK juga mengamankan uang dari tiga koper juga satu kantong kresek di dalam tangan Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel FEB berisi uang Rp3,2 miliar kemudian USD500.
Adapun tujuh orang yang tersebut ditetapkan sebagai terperiksa yaitu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB), Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya Yulianti Erlynah (YUL), pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), kemudian dua pihak swasta berinisial Sugeng Wahyudi (YUD) juga Andi Susanto (AND).
