JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan kegiatan ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target peningkatan kegiatan ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga pada acara Indonesia SEZ Business Diskusi 2024, Awal Minggu (9/12/2024).
Pada kesempatan yang digunakan mirip juga disebutkan masifnya aliran pembangunan ekonomi yang mana masuk juga aktivitas sektor dari 24 KEK yang mana sudah ada ditetapkan pemerintah dapat memacu peningkatan sektor ekonomi lebih banyak tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar peningkatan dunia usaha delapan persen, salah satunya inisiatif yang dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai kegiatan pemerintah di area bidang kegiatan ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota badan hingga kader, dari pusat kemudian daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim mencoba selalu positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di area daerah, teristimewa anggota majelis di tempat tingkat kota lalu kabupaten seharusnya mampu menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala peluang yang tersebut dapat mengganggu kegiatan kegiatan ekonomi dalam wilayah masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang ditunggangi kepentingan lalu iming-iming uang.
“Para anggota badan ini harus menarik batas tegas serta memberikan edukasi terhadap penduduk pentingnya cipta kondisi untuk mengupayakan perekonomian negara yang tersebut ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan juga Uang
Sebagaimana diketahui sama-sama telah terjadi terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di tempat kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan di rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Daerah Bogor selama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, diperkenalkan anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang dimaksud menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan Presiden di dalam bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir beberapa pihak, sudah ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan dunia usaha dalam sekitar. Apabila anggota koalisi bukan sepenuh hati menggalang kebijakan pemerintah, inilah waktu yang tersebut tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi di Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa saja menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih merekan yang tersebut terpilih di area majelis baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang tersebut tidak ada klir,” pungkasnya.
