Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Hari Jumat 27 Desember 2024 Jam 21.30 Waktu Indonesia Barat di tempat SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Angka ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen telah ditandatangani lebih banyak dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan terlibat mengerek nilai tukar barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan barang-barang permintaan pokok tidak ada kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang dianggap premium masih tetap saja berjalan.
Ditambah institusi belajar juga kemampuan fisik juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen di dalam berada dalam lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi pada waktu ini juga berada dalam terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai sektor Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, jikalau tidaklah ingin daya beli warga juga pertumbuhan perekonomian makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah pernah memperhitungkan dengan matang rencana juga dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, peningkatan perekonomian akan tetap saja terjaga dengan berbagai insentif yang tersebut disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu masalah PPN 12 persen juga kemungkinan bisa jadi ditunda atau tidak, eksklusif pada One On One Sindonews TV, Hari Jumat 27 Desember 2024, Waktu 21.30 WIB.
