JAKARTA – Asosiasi Koperasi dan juga Perdagangan Eceran Indonesia (Akrindo) menerangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang digunakan akan mengatur lebih banyak detail pelarangan transaksi jual beli rokok di radius 200 meter dari satuan institusi belajar kemudian tempat bermain anakberpotensi memberatkan pelaku usaha .
Rancangan Perpres ini disinyalir akan menjadi turunan dari Peraturan eksekutif (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang digunakan sebelumnya telah dilakukan mengatur zonasi pelanggan lalu iklan barang tembakau. Namun, diperkenalkan Rancangan Perpres ini justru menyebabkan perasaan khawatir baru, khususnya bagi sektor ritel yang dimaksud sudah ada tertekan dengan aturan zonasi lalu wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.
“Banyak toko yang telah berdiri sebelum adanya prasarana institusi belajar atau tempat bermain. Kalau dipaksakan, ini akan sangat memberatkan,” imbuh Wakil Ketua Umum Akrindo, Anang Zunaedi.
Anang juga mengkhawatirkan dampak ekonomi yang mana lebih tinggi luas. karena itu pelanggan rokok menyumbang sekitar 40% hasil penjualan pelaku UMKM. Jika dilarang kebijakan ini mampu mematikan bidang usaha kecil. Ia menilai kebijakan ini tidaklah adil dan juga rancu di penerapannya.
Sementara itu, Ketua Umum Komite Sektor Bisnis Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo menyatakan, bahwa dirinya belum mendengar tentang Rancangan Perpres tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kebijakan ini tak perlu diterapkan. “PP 28/2024 belaka sudah ada kontroversial kemudian berbagai ditentang. Apalagi apabila ada Perpres baru, ini pasti akan menyebabkan polemik lebih lanjut besar,” paparnya.
Ali menilai, Kemenkes seharusnya fokus pada edukasi, tidak menimbulkan aturan yang digunakan memberatkan rakyat. Apalagi, PP 28/2024 dan juga turunannya dinilai tiada berdasarkan riset ilmiah yang tersebut jelas.
Ia juga mengomentari minimnya sosialisasi kemudian edukasi dari Kemenkes. “Ini seperti kebijakan yang digunakan cuma meniru negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi di area Indonesia,” tambahnya.
Dengan adanya Rancangan Perpres ini, polemik kebijakan pengendalian tembakau diprediksi akan semakin memanas. Bagian ritel dan juga penjual lingkungan ekonomi siap melawan jikalau kebijakan ini dinilai merugikan. “Kami akan kirim surat ke Istana. Jika tidak ada direspons, kami siap turun ke jalan,” tegas Ali.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburrohman mengaku belum mengetahui secara detail tentang Rancangan Perpres tersebut. Namun yang tersebut pasti pihaknya tiada terlibat pada pembahasan tersebut. Dia pun menolak adanya aturan-aturan yang dimaksud dapat memberatkan para pedagang.
