JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga pelaksanaan Pilpres kemudian Pemilihan Kepala Daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Angka HAM 2024, Distraksi Hak Asasi dalam Rezim Transisi yang tersebut dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi ketika ini ditandai partisipasi Pemilihan Umum Serentak 2024 tak menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang mana bukan inklusif, hingga representasi perempuan pada kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang tersebut menjadi alasan pada balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga di pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang mana diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Angka HAM periode I (2014-2019), 2023, juga tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil dan juga urusan politik sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil kemudian kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk memverifikasi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi lalu berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk juga khususnya memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang patuh pada prinsip rule of law dan juga standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Ukuran HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, kemudian pemenuhan HAM di tempat Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang mana terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil kemudian Politik juga Kovenan Internasional Hak Sipil juga Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil serta kebijakan pemerintah dan juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang tersebut selanjutnya diturunkan ke pada 50 sub indikator.
Penilaian dijalankan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang mana menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, bilangan bulat 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang digunakan paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber serta expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
