Ibukota – Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan dua lembaga legislatif yang tersebut memainkan peran penting di menyimpan demokrasi juga ketatanegaraan negara.
Kedua lembaga itu mempunyai fungsi utama yang mana sama, yaitu menjalankan fungsi legislatif pada pembuatan undang-undang, namun peran serta wewenang merekan berbeda secara signifikan.
MPR pada waktu ini tidaklah lagi memegang tempat sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan miliki kedudukan yang dimaksud sejajar dengan lembaga negara lainnya.
Fungsi utama MPR adalah mengubah juga menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga melantik presiden kemudian perwakilan presiden hasil pemilihan umum.
Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden atau delegasi presiden apabila terbukti melanggar hukum, berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, DPR berfungsi sebagai badan legislatif yang tersebut miliki peran lebih besar luas di serangkaian pembuatan undang-undang dan juga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. DPR mendiskusikan dan juga menyetujui rancangan undang-undang yang mana diajukan oleh Presiden kemudian pemerintah.
Selain itu, DPR juga miliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat.
DPR berwenang meminta-minta keterang terhadap pemerintah berhadapan dengan kebijakan yang mana diambil lalu berhak mengajukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan kebijakan tersebut. DPR juga memainkan peran penting di menyetujui anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN).
Untuk lebih banyak mengerti akan peran keduanya, berikut adalah ringkasan dari wewenang MPR dan juga DPR:
Wewenang DPR:
1. Fungsi legislasi
DPR berwenang membentuk serta mengeksplorasi undang-undang dengan Presiden dan juga menyusun undang-undang di bidang politik, ekonomi, dan juga sosial
2. Fungsi anggaran
DPR miliki hak untuk mengeksplorasi kemudian menyetujui anggaran yang dimaksud diajukan pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (RAPBN).
3. Fungsi pengawasan
DPR mengawasi penyelenggaraan undang-undang dan juga kebijakan pemerintah, dan juga memanggil pejabat pemerintah untuk dimintai pertanggungjawaban.
4. Hak interpelasi dan juga angket
DPR dapat meminta-minta keterang terhadap pemerintah melalui hak interpelasi, dan juga mengadakan penyelidikan melalui hak angket.
5. Menyetujui perpu
DPR berwenang menyetujui atau menolak Peraturan eksekutif Pengganti Undang-undang (Perpu) yang dimaksud diajukan oleh Presiden.
Wewenang MPR:
1. Mengubah lalu menetapkan UUD
MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tanah Air Tahun 1945.
2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden
MPR bertugas melantik presiden dan juga delegasi presiden hasil pemilu, dan juga melantik perwakilan presiden berubah menjadi presiden jikalau terbentuk kekosongan jabatan.
3. Memutuskan pemberhentian Presiden/Wapres
MPR dapat memutuskan pemberhentian presiden atau delegasi presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi apabila terbukti melanggar hukum.
4. Memilih Presiden/Wakil Presiden
Jika presiden juga duta presiden bukan dapat melanjutkan tugas, MPR memilih pasangan baru dari calon yang digunakan diusulkan oleh partai politik.
Artikel ini disadur dari Perbedaan peran dan fungsi MPR – DPR dalam sistem legislatif Indonesia
