JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan acara Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, kemudian sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .
“Ketua DPD tidak ada usah mengutak-atik acara makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, dan juga tak bodoh bahwa kegiatan makan bergizi gratis tidak janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi terhadap SindoNews, Kamis (16/1/2025).
Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah acara Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang tersebut berjanji, ia harus bertanggung jawab. Akan tambahan baik, daripada belaka cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.
Uchok pun memohon Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang digunakan kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan belaka ngomong. Sekali ngomong cuma memalukan,” pungkasnya.
Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Penelitian dan juga Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat merek yang dimaksud urunan. Rencana makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.
Fadhli mengatakan, jikalau ingin kegiatan makan gratis sukses, maka DPD RI yang tersebut harus urunan membiayainya. “Kalau mereka juga betul bersimpati, potong belaka pendapatan mereka sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan pemerintah sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang terlebih dahulu membiayai acara Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari penduduk bergabung terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.
Dia juga mengusulkan semua perwakilan rakyat atau DPD juga DPR membantu pembiayaan acara tersebut. “Jadi perihal budgeting maka untuk dana desa mampu di-switch ke kegiatan makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan dan juga panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang digunakan ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan dia menghadirkan makan sendiri,” pungkasnya.
