JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Daya lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada rapat di tempat Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan Bapak Presiden adalah menjamin seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang digunakan menjadi keinginan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.
Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran serta tiada lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang mana main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari atlet ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya akibat skema yang mana ada ketika ini sudah ada berlangsung selama lebih banyak dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh publik yang mana berhak.
“Diharapkan rakyat mendapatkan nilai tukar dengan yang digunakan semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tempat tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai harga jual Rp25.000 per tabung. Tidak semata-mata itu, ada juga yang digunakan mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dijalankan agar tak terjadi pemborosan anggaran juga kebocoran dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah sudah pernah mengubah sistem distribusi LPG dalam tingkat pengecer dengan meninggal status merek menjadi sub pangkalan yang digunakan lebih besar mudah diawasi.
“Nah, dengan merekan menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh sarana yang tersebut identik dengan pada pangkalan. Supaya harganya mampu kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.
Terkait kritik yang mana mengumumkan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil melakukan konfirmasi pemerintah terus melakukan pendampingan untuk para pelaku usaha. Bahlil juga menegaskan tiada ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita mengamati perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah ada pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami terhadap rakyat agar uang negara yang digunakan disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
