Temukan Kecurangan, Jhon Richard-Marthin Yogobi Gugat Hasil pemilihan gubernur Jayawijaya ke MK
JAKARTA – Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Jayawijaya Nomor Urut 4 Jhon Richard Banua serta Marthin Yogobi resmi menggugat hasil Pemilihan Kepala Daerah Jayawijaya ke Mahkamah Konstitusi ( MK ) dengan nomor perkara 282/PHPU. Tim Kuasa Hukum Jhon-Marthin, Ismail Maswatu pun kembali mendatangi MK untuk menyerahkan banyak berkas yang tersebut telah lama diperbaiki sebagai material proses persidangan, pada Rabu (18/12/2024).
Diketahui, Jhon Richard Banua juga Marthin Yogobi sebelumnya juga mendapatkan dukungan dari Partai Perindo untuk bertarung di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Jayapura. Lebih lanjut, Ismail sebagai regu kuasa hukum menegaskan akan membongkar kecurangan dengan modus penggabungan pengumuman yang dimaksud dilaksanakan secara masif oleh pasangan calon tertentu.
“Kami sudah ada siapkan berkasnya untuk menjadi komponen pertimbangan oleh majelis MK. Penggabungan terjadi di tempat tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD), juga bahkan berlanjut ke pleno kabupaten. Hal ini terjadi sistematis juga berakibat merugikan pasangan calon kami,” kata Ismail pada keterangan yang mana diterima, Kamis (19/12/2024).
Dia juga menjelaskan modus yang tersebut dinilai merugikan pihaknya, yakni terdapat pasangan calon tertentu yang mana menggabungkan pengumuman untuk memberikan untuk pasangan calon lainnya. “Sehingga merugikan calon kami. Ini adalah jelas tiada boleh, oleh sebab itu melanggar PKPU nomor 10 maupun turunannya,” kata Ismail.
Ismail mengharapkan majelis hakim MK menimbulkan tindakan dengan mengawasi objek kecurangan yang dimaksud terjadi sangat sistematis. “Kami berharap MK sanggup mengambil satu kebijakan yang adil, dengan meninjau kondisi riil pada lapangan kemudian bukti-bukti yang tersebut kami ajukan,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Ketua Tim Pemenangan Jhon-Marthin, Fred Hubi menyatakan gugatan yang mana terdaftar dengan Nomor Perkara 282 terkait perselisihan hasil pemilihan umum itu bertujuan menjamin proses demokrasi berjalan sesuai aturan.
“Dugaan pelanggaran yang dilaporkan fokus pada penggabungan ucapan yang dimaksud dinilai melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum lalu PKPU Nomor 10 Tahun 2016,” katanya.
Kepada para pendukung dalam 40 distrik dan juga 328 kampung, Fred juga mengimbau agar tetap saja tenang, menjaga solidaritas, kemudian mengikuti perkembangan proses hukum. Dia menegaskan, gugatan ini tidak melawan KPU atau kandidat lain. Melainkan demi mencari kebenaran kemudian keadilan.
“Hal ini tidak kami melawan KPU atau melawan kandidat lain. Tetapi kami merasa perlu, Jhon-Martin perlu melakukan atau mengambil langkah untuk mencari kebenaran terkait penyelenggaraan proses Pemilukada yang dimaksud terjadi di tempat Wilayah Jayawijaya,” tegas Fred.
Pihaknya juga meyakini bahwa KPU juga sadar serta memahami PKPU yang digunakan ada. Diuraikannya, penggabungan kata-kata yang dimaksud dilaksanakan untuk meraih kemenangan paslon lainnya bertentangan dengan undang-undang maupun PKPU, khususnya PKPU Nomor 10 Tahun 2016 juga turunan. “Sehingga kami Jhon-Marthin perlu mencari keadilan serta melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.
