JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada dalam menyiapkan pengaturan terkait dengan skema Buy Now Pay Later bagi Korporasi Modal (PP BNPL). Di mana, pembiayaan paylater hanya sekali diberikan terhadap klien atau debitur dengan usia minimal 18 tahun atau telah lama menikah lalu mempunyai pendapatan minimal sebesar Rp3 jt per bulan.
“Yang jadi pertimbangannya tentu belaka di rangka menguatkan pelindungan konsumen serta masyarakat, juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya jebakan utang bagi pengguna perusahaan pembiayaan yang dimaksud menawarkan hasil bnpl ini,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Korporasi Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro serta Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman pada konferensi pers secara daring pada Selasa (7/1/2025).
Agusman menambahkan, pembatasan ini juga dijalankan untuk melindungi warga teristimewa bagi yang tersebut tiada memiliki literasi keuangan yang memadai pada menggunakan komoditas kemudian layanan keuangan, sekaligus mengembangkan serta menguatkan sektor perusahaan pembiayaan.
“Hal itu sebab usaha BNPL menjadi fokus terkini juga banyak sekali perusahaan pembiayaan yang digunakan beralih untuk kegiatan ini pada aktivitas mereka,” ujar Agusman.
Sebagai informasi, kewajiban pemenuhan menghadapi persyaratan/kriteria nasabah/debitur dimaksud efektif berlaku terhadap pengambilalihan nasabah/debitur baru, dan/atau perpanjangan pembiayaan PP BNPL, paling lambat tanggal 1 Januari 2027.
Selanjutnya, perusahaan pembiayaan yang digunakan menyelenggarakan kegiatan BNPL harus menyampaikan notifikasi untuk pelanggan atau debitur mengenai perlunya kehati-hatian di pemakaian BNPL, termasuk pencatatan kegiatan debitur di area pada Sistem Layanan Berita Keuangan (SLIK).
Di samping itu, OJK juga dapat melakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan yang dimaksud di dalam melawan dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, stabilitas sistem keuangan, dan juga perkembangan lapangan usaha PP BNPL.
