JAKARTA – Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke pada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebab langkah yang disebutkan bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang mana tertuang pada TAP MPR Nomor VI kemudian VII Tahun 2000, juga tindakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.
“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama aksi siswa juga elemen rakyat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan juga fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang dimaksud menyokong supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, lalu penguatan demokrasi,” kata Rifqi, yang akrab disapa Gus Rifqi, Akhir Pekan (1/12/2024).
Gus Rifqi juga mengingatkan, kebijakan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang tersebut fokus pada penegakan hukum lalu keamanan di negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. “Keputusan itu tidak sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk mendirikan sistem demokrasi yang mana lebih banyak sehat,” tambah Gus Rifqi.
GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke di TNI akan mengkhianati semangat reformasi lalu berpotensi merusak kekuatan demokrasi. “Langkah itu cuma akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan lalu mengaburkan fungsi masing-masing institusi di sistem demokrasi kita,” ujarnya.
Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan rakyat terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. “Pemisahan ini telah terjadi terbukti efektif selama lebih tinggi dari dua dekade, menciptakan penegakan hukum yang digunakan lebih besar transparan kemudian berkeadilan,” kata Gus Rifqi.
Sebagai organisasi yang tersebut lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan banyak pengambil kebijakan ketika ini adalah aktivis Reformasi 1998.
“Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidaklah melupakan perjuangan pelajar lalu rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang mana bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.
