JAKARTA – Warga Transportasi Indonesia ( MTI ) menilai pemberantasan truk ODOL (Over Dimension Over Load) pada jalan raya sulit untuk diterapkan. Pasalnya, salah satu persoalan di tempat bidang transportasi dan juga logistik ini melibatkan berbagai institusi yang di tempat dalamnya terdapat kepentingan yang dimaksud berbeda-beda.
Ketua Lingkup Advokasi kemudian Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, setidaknya ada 12 Kementerian/Lembaga (K/L) yang dimaksud terlibat pada penyelenggaraan angkutan logistik. K/L yang terlibat mulai dari Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan juga juga Bappenas.
Djoko menjelaskan, inisiatif untuk memberantas truk ODOL sebenarnya telah ada dari tahun 2017 lalu. Saat itu, Kementerian Perhubungan meluncurkan kegiatan Zero ODOL untuk menghentikan praktik pengangkutan barang melebihi kapasitas juga dimensi kendaraan.
“Truk ODOL harus diberantas sebab menyebabkan kecacatan infrastruktur jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, mengganggu kelancaran lalu lintas, lalu yang tersebut parah dan juga berujung fatal adalah meningkatkan risiko kecacatan pada truk seperti pecah ban kemudian rem blong, sehingga berujung kecelakaan,” ucapannya pada pernyataan resmi, Hari Sabtu (8/2/2025).
Meski demikian, menurut Djoko pemberantasan truk ODOL mendapatkan penolakan dari beberapa orang instansi. Alasannya, hal itu akan mempengaruhi dunia usaha dikarenakan dapat menghambat jaringan distribusi barang. Karena itu, kata Djoko, Ditjen Hubdat Kemenhub yang mulai membenahi persoalan truk ODOL sejak 2017 selalu gagal.
Dia mengumumkan ada penolakan Kementerian Pertambangan serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan juga bukan didukung Kementerian Perdagangan lantaran kegelisahan penertiban akan berujung kenaikan harga naik. “Tapi tidaklah ada upaya juga dari ketiga institusi yang dimaksud untuk mengusulkan acara membenahi hambatan ODOL, selain menolak serta menakut-nakuti dengan isu inflasi,” cetus Djoko.
Diketahui, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah terjadi memberikan beberapa jumlah rekomendasi peningkatan keselamatan terhadap Kementerian Perhubungan sebagai regulator pada bidang keselamatan transportasi, pada mana salah satunya adalah pemberantasan truk ODOL.
Rekomendasi pertama adalah, meningkatkan pembinaan (perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan) juga penindakan terhadap kegiatan angkutan orang lalu juga angkutan barang yang digunakan tiada miliki izin resmi dan juga mendelegasikan sebagian kewenangan pembinaan kemudian penindakan di dalam tempat terhadap kegiatan angkutan orang juga angkutan barang yang bukan mempunyai izin resmi. Kedua, peningkatan pembinaan kemudian penindakan terhadap setiap pemilik kendaraan wajib uji berkala yang tersebut tak melaksanakan uji berkala.
Ketiga, menyempurnakan lalu menyusun aturan turunan dari Peraturan Menteri No 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dimaksud mengatur tentang Pedoman dan juga Tata Cara Pengujian Berkala. Keempat, menginisiasi pembentukan Pertemuan Khusus Pemberantasan ODOL yang digunakan melibatkan seluruh lembaga/kementerian yang terkait di tempat bidang keselamatan jalan, infrastruktur jalan, keamanan, hukum, perindustrian, sosial, perdagangan, urusan politik serta perekonomian.
