JAKARTA – Mewujudkan perkembangan ekonomi tembus 8%, pemerintah menggalakkan pembiayaan kreatif atau Creative financing untuk membiayai berbagai kegiatan infrastruktur dalam Tanah Air. Tidak semata-mata itu, pemerintah juga menggalakkan keterlibatan pihak swasta serta BUMN di konstruksi infrastruktur .
Kepala Subdirektorat Peraturan serta Pengembangunan Kebijakan Modal Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan, Lalu Taruna Anugerah mengatakan, hal itu di diskusi bertema “Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Sektor Bisnis 8 Persen” pada Rabu (18/12/24).
Lalu Taruna menyampaikan, penerapan model pembiayaan creative financing juga keterlibatan swasta juga BUMN menjadi mutlak sebab keterbatasan dana pemerintah yang tersebut cuma mencapai 37%.
“Kebijakan insentif fiskal serta create pembiayaan kreatif jadi tantangan dalam sini. Secara global pembiayaan kreatif sudah ada mengalami perkembangan serta pembiayaan jenis ini yang digunakan akan kita dorong dengan dukungan pemerintah,” ujar Lalu Taruna.
Dia kemudian, memotret skema pembiayaan kerja mirip pemerintah serta badan bidang usaha (KPBU) yang tersebut menurutnya sukses diimplementasikan. Sejauh ini, lanjut dia, telah ada 36 proyek yang menggunakan skema itu dengan total nilai mencapai Rp316 triliun.
“Yang membedakan KPBU lalu pengadaan biasa adalah di tempat KPBU tingkat layanan ke rakyat yang tersebut diperjanjikan sehingga merangsang kreatifitas kemudian efektifitas layanan. Misalkan pada proyek air, besar juga kualitas air itu yang diperjanjikan,” terangnya.
Dalam skema KPBU sambungnya, Kementerian Keuangan menyiapkan kajian secara mendalam sehingga royek yang dimaksud layak mendapatkan pembiayaan atau bankable. Aspek yang digunakan dipersiapkan seperti finansial, teknis juga legal, sehingga ketika dilelang, dapat menarik minat pihak swasta.
“Pendanaan kreatif lainnya dapat melalui Sarana Multi Infrastruktur yang mana kita harapkan menjadi bank dunianya Indonesia untuk membiayai konstruksi infrastruktur daerah,” tukasnya.
