Candra Fajri Ananda. Staf Khusus Menkeu RI
PENERIMAAN negara merupakan salah satu komponen vital di menggalang pembangunan kemudian stabilitas ekonomi nasional. Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan target pendapatan yang dimaksud harus dicapai melalui berbagai sektor, seperti pajak, cukai, bea masuk/keluar, juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Target ini bertujuan untuk menjamin bahwa keperluan pembiayaan negara, termasuk untuk konstruksi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lalu berbagai inisiatif sosial lainnya, dapat terpenuhi. Sayangnya, pencapaian target yang dimaksud kerap kali menghadapi tantangan yang dimaksud memengaruhi stabilitas fiskal negara. Faktor-faktor seperti kondisi perekonomian global, dinamika perdagangan internasional, dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak turut memengaruhi kemampuan pemerintah pada menghimpun pendapatan yang tersebut telah dilakukan ditargetkan.
Sepanjang tahun 2024, perekonomian global bergerak sangat dinamis, khususnya dipengaruhi Elnino, meningkatnya tensi geopolitik, perlambatan peningkatan kegiatan ekonomi Tiongkok, dinamika USA, pelemahan Eropa, pemilihan umum di area lebih besar dari 70 negara. Kondisi yang disebutkan memicu fragmentasi, proteksionisme, terganggunya rantai pasok, voltilitas nilai tukar komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar dan juga suku bunga dan juga stagnasi perkembangan sektor ekonomi global.
Bayang-bayang gelap kegiatan ekonomi dunia kian diperparah tatkala ketidakpastian arah kebijakan moneter global masih tetap memperlihatkan tinggi, meskipun tekanan naiknya harga mereda dan juga suku bunga global mulai menurun. Alhasil, situasi yang dimaksud mutlak memicu kerentanan rantai pasok lalu gejolak pangsa keuangan, teristimewa menyebabkan tekanan nilai tukar dan juga suku bunga pada bursa negara berkembang. Meski demikian – di dalam sedang ketidakpastian global – perekonomian Indonesia pada tahun 2024 masih resilien, dengan pertumbuhan perekonomian tetap memperlihatkan kuat, kenaikan harga yang terkendali, surplus neraca perdagangan, juga tekanan nilai tukar serta suku bunga yang mana relatif moderat dibandingkan dengan negara lain.
Pada perkembangannya, target penerimaan pajak, cukai, bea masuk/keluar, juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di dalam Tahun 2024 yang dimaksud telah lama ditetapkan pada Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) tidaklah sepenuhnya tercapai. Meski pendapatan negara mencatatkan peningkatan positif sebesar 2,1% dengan total realisasi Rp2.842,5 triliun, capaian yang dimaksud masih berada dalam bawah ekspektasi.
Penerimaan perpajakan yang tersebut mencapai Rp2.232,7 triliun kemudian berkembang 3,6% secara tahunan – tak lepas dari tantangan – khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dimaksud mengalami penurunan akibat merosotnya profitabilitas sektor pertambangan batu bara serta sektor kelapa sawit lantaran moderasi tarif komoditas. Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan kemudian cukai hanya saja mampu mencatatkan nomor Rp300,2 triliun atau bertambah 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekspor-impor, namun masih diwarnai oleh fenomena “downtrading” pada konsumsi hasil tembakau. Pun meskipun penerimaan dari bea meninggalkan menunjukkan tren positif, namun bea masuk justru mengalami tekanan akibat pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) yang dimaksud mengempiskan tarif efektif. Begitu juga realisasi PNBP tahun 2024 yang tersebut tercatat mencapai Rp579,5 triliun atau 117,8% dari target APBN, namun masih menunjukkan tren kontraksi jikalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, meskipun penerimaan negara meningkat positif, tantangan sektor ekonomi global yang tersebut penuh ketidakpastian menimbulkan capaian yang dimaksud belum optimal.
Tantangan Perekonomian 2025
Tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi tahun yang dimaksud penuh tantangan bagi pemerintah pada mengamankan pendapatan negara, teristimewa di tempat sedang berbagai faktor eksternal yang mana dapat memengaruhi kinerja kegiatan ekonomi nasional. Pasalnya, di area tahun 2025, situasi kegiatan ekonomi global yang tak menentu diperkirakan akan memberikan tantangan besar bagi pencapaian penerimaan negara Indonesia.
