Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, juga Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengatakan kementeriannya akan memperjuangkan anggaran untuk meninggikan upah dosen baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun swasta.
“Tadi juga ada permohonan untuk kenaikan upah dosen serta tukin yang dirapel, kami sedang pelajari,” ucap Satryo pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 6 November 2024.
Satryo mengungkapkan kementeriannya akan memproduksi skenario untuk bisa saja meningkatkan upah dosen swasta. Sebab, kata dia, apabila yang tersebut menerima kenaikan pendapatan belaka dosen ASN, maka akan timbul permasalahan baru.
Ia pun meminta-minta bantuan dari Komisi X untuk memperjuangkan anggaran kenaikan penghasilan dosen ke Kementerian Keuangan. “Kami paham juga mekanisme di tempat Kemenkeu bahwa membayar atau mendanai program-program yang mana swasta itu tidak ada begitu mudah, tapi sanggup dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap dia.
Sehari sebelumnya, Serikat Pekerja Kampus memohonkan Komisi X DPR untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dosen. Ketua Umum Serikat Pekerja Kampus, Dhia Al Uyun, menyatakan selama ini berbagai dosen yang digunakan menerima pendapatan dalam bawah Mata Uang Rupiah 3 juta. Dhia juga menyatakan kesejahteraan dosen di area perguruan tinggi swasta bahkan lebih banyak buruk berbeda dengan perguruan tinggi negeri.
Menurut Dhia, standar penghasilan layak dosen berdasarkan kajian SPK adalah tiga kali dari besaran upah minimum regional, serta untuk tenaga pendidik sebesar dua kali UMR di dalam suatu daerah. “Semoga ini mampu dipelajari oleh ibu bapak anggota Dewan. Berikan upah layak terhadap dosen, minimal Rupiah 10 juta,” kata Dhia di rapat dengar pendapat pada Kompleks Parlemen, Selasa, 5 November 2024.
Nandito Putra berkontribusi di penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Serikat Pekerja Kampus Minta DPR Perjuangkan Gaji Dosen Simbol Rupiah 10 Juta per Bulan
