JAKARTA – Inisiatif Kartu Indonesia Seimbang ( KIS ) yang tersebut dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Keamanan Sosial (BPJS) Kesejahteraan sudah pernah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi kontestan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Kesejahteraan dalam Kawasan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN), Kota Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang tersebut menimbulkan BPJS Bidang Kesehatan dapat berjalan dengan baik di tempat Indonesia dibandingkan dengan sistem kondisi tubuh dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di lokasi ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, dengan segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya dengan segera ke rumah sakit. Di di tempat ini masih ditahan di area puskesmas , baru kalau (sakit) yang digunakan berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang tersebut diperkenalkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu sudah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk penduduk Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menjamin distribusi Kartu Indonesia Seimbang bisa saja tambahan merata sehingga seluruh warga dapat mendapatkan akses dalam bidang kondisi tubuh dan juga meyakinkan rakyat yang tersebut sudah ada miliki Kartu Indonesia Optimal mendapatkan pelayanan kondisi tubuh yang dimaksud sesuai standar serta berkualitas,” ujar Jokowi, disitir dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah area bersinergi kemudian berperan berpartisipasi di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keinginan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan lalu pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan tegas dan juga sanksi untuk rumah sakit yang mana memungut biaya bagi publik pemegang KIS pada waktu ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang dimaksud memungut bayar ini akan saya cek mampu saya copot kepala rumah sakitnya, sanggup dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang dimaksud bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS dalam Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Wilayah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tidak ada mempersulit penduduk yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kebugaran jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kebugaran juga jangan dipersulit. Saya cuma minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap memperlihatkan maksimal untuk rakyat kurang mampu. Apalagi, pandemi penyebaran virus Corona telah dilakukan merusak tatanan kondisi tubuh tak belaka Indonesia, tetapi juga dunia. otoritas kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kemampuan fisik tetap memperlihatkan terjangkau masyarakat.
