Ibukota – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting pada sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet memiliki peran strategis pada pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, juga pengembangan program-program yang berdampak dengan segera pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat membesar negara yang dimaksud diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang mana bertanggung jawab pada menjalankan kementerian yang digunakan dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang serta tugas masing-masing, dan juga melaksanakan program-program yang dimaksud sesuai dengan visi lalu misi pemerintah.
Selain itu, menteri miliki peran pada pengambilan tindakan kemudian pelaporan untuk presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum serta ketentuan pembentukan menteri pada Undang-Undang di Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri juga diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu pada menjalankan pemerintahan. Ini adalah menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan secara langsung oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, dan juga fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan susunan organisasi kementerian dan juga mekanisme pembentukan juga pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri di Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri dikerjakan secara dengan segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang digunakan diatur di berubah-ubah pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, teristimewa pada Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, pada negeri, serta pertahanan, sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 5 ayat (2) dan juga ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi serta efektivitas
- Cakupan tugas kemudian proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, lalu keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi juga koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, dan juga Pasal 14 paling berbagai 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, dan juga Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
