JAKARTA – Ketua Aksi Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menolak wacana reposisi institusi Polri atau memulihkan Polri di dalam bawah TNI/Kemendagri. Wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga yang dimaksud merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi.
“Wacana reposisi Polri telah salah kaprah serta ide ini mengkhianati semangat reformasi. Kalau saya lihat isu yang mana dikembangkan, maka orang-orang ini ya pasti berkhianat terhadap semangat kemudian tuntutan reformasi masalah penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh Presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No VI/MPR/2000 mengenai pemisahan Polri dari TNI sesuai tupoksi kerja masing-masing,” ujar Kelrey, Rabu (12/3/2025).
Masing-masing institusi baik Polri atau TNI maupun Kemendagri miliki tuposi yang tersebut berbeda-beda. Jadi, apabila Polri dikembalikan ke TNI atau Kemendagri akan menjadi permasalahan besar.
“Sudah punya dapurnya masing-masing, apalagi Polri berupaya bertransformasi ke sipil tidak militer. Jadi polisi ketika ini untuk warga kemudian jikalau dikembalikan akan menjadi permasalahan besar,” ucapnya.
Dia menyambut baik penguatan Polri di RUU KUHAP pada meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dia tiada ingin ada kewenangan institusi yang tersebut tumpang tindih lalu ada yang tersebut lebih lanjut superior dengan mengambil alih peran Polri.
“Yang penting harus diperkuat lalu jangan sampai institusi lain yang dimaksud lebih tinggi superbody. Nah, kalau ada institusi lain yang digunakan tambahan superbody ini kan bahaya. Misalnya, Polri sejenis TNI atau misalnya Polri identik Kejaksaan kan punya dapur masing-masing,” ungkapnya.
Dia tiada ingin masing-masing institusi penegak hukum saling bertabrakan di rebutan pengaruh kewenangan. Sehingga bukan ada tudingan sebagai lembaga superbody.
“Kalau perihal pengaruh sangat rawan. Jangan sampai ada peran Kejaksaan yang tersebut overlap mengambil alih peran Polri seperti kesulitan penyidikan. Hal dapat mengganggu independensi penyidik, sementara ketentuan batas waktu yang digunakan terlalu singkat di proses penyidikan dianggap bukan realistis mengingat beban kerja yang digunakan tinggi,” kata Kelrey.
Dia menekankan pemisahan yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian kemudian tugas penuntutan oleh kejaksaan. Hal ini bertujuan menjaga dari konsentrasi kekuasaan yang mana berlebihan pada satu lembaga.
