JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik dan juga Security (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di dalam Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi pada sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang disebutkan dapat diterapkan pada Indonesia.
Hal yang dimaksud disampaikan BG ketika memberikan sambutan di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di dalam Gedung Merah Putih KPK, Mulai Pekan (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang sudah terbukti mampu di area pada melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di area Finlandia, menggunakan big data analytics di area pada melakukan deteksi pola korupsi yang mana rutin digunakan, sehingga dapat diadakan policy review untuk menghentikan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan struktural digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk menjaga dari serta memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, juga akuntabilitas di penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga diadakan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih banyak mudah. “Pengawasan pemakaian anggaran akan lebih banyak mudah dan juga mengempiskan prospek terjadinya manipulasi,” ucapnya.
