JAKARTA – pemerintahan siap menangani peluang kebakaran hutan serta lahan (karhutla) pada 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Kerjasama Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di dalam Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Mulai Pekan (23/12/2024).
Rapat yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mendiskusikan langkah strategis penanganan kebakaran hutan lalu lahan (Karhutla) di area wilayah ASEAN, juga aktivitas lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 memunculkan sebagian komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja serupa lintas batas pada pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah dilakukan disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah konstruksi lalu pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang digunakan akan berpusat di dalam Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja identik regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak serta koordinasi KLH dengan lintas Kementerian kemudian juga pemerintahan Daerah sangat penting lalu terus ditingkatkan khususnya kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH dengan Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 sudah pernah menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, dihadiri oleh rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, teristimewa dalam kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap saja menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah ada menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya pengaktifan lahan dengan api, baik oleh rakyat maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang dimaksud matang, kami pastikan terhadap publik Indonesia bahwa pemerintah siap menangani kemungkinan Karhutla pada 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang mana membahayakan kondisi tubuh masyarakat,” pungkasnya.
