JAKARTA – Menteri Energi kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mempercepat proses Perencanaan Pengembangunan Lapangan Migas atau Plant of Development (PoD) di tempat Wilayah Kerja (WK) masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak siap jual (lifting) dalam Indonesia.
Demikian diungkapkan Bahlil lantaran berdasarkan catatannya, terdapat 301 wilayah yang tersebut sudah ada dieksplorasi, namun belum memiliki plan of development (PoD). Baca Juga: Bahlil Ramal Target Lifting Minyak 600 Ribu BOEPD Tak Capai Target
“Kita akan memaksa untuk PoD. Kalau sampai dengan waktu yang tersebut ditentukan, mereka itu juga masih banyak alasan, maka tidak ada menghentikan kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Dan, bisa-bisa kalau memang sebenarnya merek bukan punya keseriusan, kita tawarkan terhadap penanam modal lain,” tegas Bahlil pada Rapat Kerja (Raker) bersatu Komisi XII dalam Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Ia mencontohkan, salah satunya Blok Masela yang tersebut ketika ini memang sebenarnya sudah ada mulai proses tender. “Itu kalau seandainya mereka itu lambat telah ada pembangunan ekonomi yang mau masuk mungkin saja mampu kita gandengkan dengan mereka,” pungkas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti penyelenggaraan teknologi untuk meningkatkan lifting minyak. Ia merujuk pada keberhasilan produksi minyak bumi yang digunakan digarap ExxonMobil.
“Informasi bagus adalah untuk ExxonMobile yang tersebut tadinya cuma diperkirakan kurang tambahan sekitar 100.000 barrel per day. Kemudian kami masuk dalam bulan Agustus itu sudah ada mencapai 140.000 barrel per day. Hari ini beliau telah mencapai 163.000 barrel per day dikarenakan ia intervensi pakai teknologi dengan tata kelola yang baik,” tuturnya.
“Mungkin model ini salah satu alternatif yang tersebut akan kita pakai untuk memacu KKKS lain di rangka memacu untuk meningkatkan produktivitasnya,” pungkas Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa peningkatan lifting ini merupakan salah satu mandat dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya. Hal itu lantaran produksi minyak pada waktu ini cuma 600 ribu barel per hari. Padahal konsumsinya mencapai 1,6 jt barel per hari sehingga Indonesia terpaksa mengimpor 1 jt barel per hari.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua prospek yang dimaksud kita miliki untuk meningkatkan lifting agar menghurangi impor. Itu perintahnya,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan, sejalan dengan upaya meningkatkan lifting tersebut, Prabowo juga memohonkan dirinya untuk inventarisasi aturan, khususnya Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) serta juga Peraturan otoritas (PP). Hal itu dijalankan guna memangkas aturan-aturan yang digunakan menghambat percepatan lifting migas.
“Maka ini segera kita lakukan penyesuaian, khususnya untuk Permen, Kepmen, PP, supaya kita memacu untuk dapat terjadi peningkatan lifting,” jelasnya.
