JAKARTA – Langkah cepat pemerintah menangani tindakan hukum pagar laut dalam Kota Tangerang, Banten diapresiasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pembongkaran pagar laut di tempat Tangerang Banten memasuki hari keempat sejak 19 Januari 2025.
“PSI mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat dan juga cermat di mengatasi persoalan pagar laut di dalam Kota Tangerang. Hal ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah pada menegakkan peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman di keterangan tertulis, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Dia berharap persoalan hukum pagar laut tiada ada lagi ke depannya. “Kami berharap perkara ini menjadi yang mana terakhir kali, tiada terjadi lagi di tempat masa mendatang. Aturan hukum harus ditaati dan juga ditegakkan,” pungkas Andy.
Diketahui, Menteri Agraria dan juga Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid membatalkan 50 Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) di area perairan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Daerah Tangerang.
Adapun pembatalan itu merupakan perbuatan lanjut adanya pagar bambu sepanjang 30 kilometer di area kawasan tersebut. Pasalnya, peraturan perundang-undangan jelas melarang penerbitan sertifikat HGB untuk perairan atau laut.
