Dukung Pembangunan yang tersebut Inklusif, Kemenko PMK Gelar Latihan Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA – Kemenko PMK sama-sama TNP2K mengatur pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan pada konstruksi desa. Pendidikan yang dimaksud merupakan bagian dari Inisiatif Penguasaan Pemerintahan dan juga Pembangunan Desa (P3PD).

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan serta Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang mana diselenggarakan pada Ibukota Indonesia pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam desa.

Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di area delapan kabupaten, di area antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, kemudian Minahasa Utara.

Lokasi-lokasi yang dimaksud dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi di P3PD, penerima inisiatif pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Angka Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.

“Kami akan mengakumulasi informasi terkait kebijakan atau kegiatan pemberdayaan perempuan, tantangan, lalu strategi implementasinya, peran pemerintah wilayah kemudian desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan di dalam tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).

Monalisa menambahkan, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau acara yang dimaksud lebih besar tajam lalu relevan pada tingkat desa.

“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD pada Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 dalam Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan juga Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian Kementerian Dalam Negeri.

Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian lalu lembaga ini dapat meningkatkan kekuatan upaya pemberdayaan perempuan pada desa-desa seluruh Indonesia, menggalang konstruksi yang inklusif dan juga berkeadilan gender.